Jurnal Wahana Bina Pemerintahan

ANALISIS WACANA DEMOKRASI DIGITAL : STUDI ATAS LATAR BELAKANG PENDIDIKAN ANGGOTA DPR DI ERA POLITIK OLIGARKI DAN NIRMERITOKRASI

2026-04-08T01:53:15+00:00

Abstrak

Demokrasi Indonesia pascareformasi menunjukkan konsolidasi institusional, namun kualitas demokrasi substantif masih diperdebatkan, terutama terkait latar belakang pendidikan anggota DPR yang dianggap memengaruhi kapasitas representasi politik dan prinsip meritokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis krisis meritokrasi dalam rekrutmen politik serta bagaimana isu pendidikan legislator dikonstruksikan dalam wacana publik dan ruang digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (Fairclough) dan analisis framing (Entman). Data diperoleh dari media daring nasional, diskursus media sosial, serta dokumen resmi DPR dan Badan Pusat Statistik pada periode 2019–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu pendidikan anggota DPR menjadi simbol krisis meritokrasi dalam demokrasi Indonesia. Wacana publik digital dan media arus utama saling memperkuat kritik terhadap dominasi oligarki dan rendahnya transparansi rekrutmen politik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi profil legislator, reformasi rekrutmen politik berbasis meritokrasi, serta penguatan ruang publik digital sebagai sarana pengawasan demokrasi.

Kata kunci: demokrasi digital, meritokrasi, oligarki, representasi politik.

Abstract

Post-reform Indonesia has experienced institutional democratic consolidation through regular elections and the functioning of representative institutions. However, the substantive quality of democracy remains debated, particularly regarding the educational background of members of the House of Representatives (DPR), which is often associated with political representation capacity and meritocratic principles. This study aims to analyze the crisis of meritocracy in political recruitment and examine how the issue of legislators’ educational background is constructed within public discourse and digital spaces. The research employs a qualitative approach using Critical Discourse Analysis (Fairclough) combined with framing analysis (Entman). Data were collected from national online media, social media discourse, and official documents from the DPR and the Central Statistics Agency during the 2019–2024 period. The findings indicate that the educational background of DPR members has become a symbol of the meritocracy crisis in Indonesian democracy. Digital public discourse and mainstream media mutually reinforce criticism of oligarchic dominance and the lack of transparency in political recruitment. Therefore, this study recommends improving transparency regarding legislators’ profiles, reforming political recruitment mechanisms based on meritocratic principles, and strengthening digital public spaces as a platform for democratic oversight.

Keywords: digital democracy, meritocracy, oligarchy, political representation.

CELEBRITY POLITICS DAN PARTISIPASI PEMILIH MUDA

2026-04-17T04:16:35+00:00

Abstraksi

Pemilu Legislatif 2024 di Indonesia menunjukkan dinamika baru dalam partisipasi politik pemilih muda, khususnya Generasi Z. Kelompok generasi ini memiliki karakteristik sebagai digital natives yang aktif menggunakan media sosial sebagai sumber informasi politik. Salah satu fenomena menarik dalam Pemilu 2024 adalah keterpilihan figur publik dari kalangan artis, termasuk Once Mekel sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana partisipasi politik Generasi Z berkontribusi terhadap keterpilihan figur artis tersebut dalam Pemilu Legislatif 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilih muda, studi dokumentasi, analisis media, serta studi literatur terkait perilaku politik generasi muda dan fenomena celebrity politics. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterpilihan Once Mekel tidak hanya dipengaruhi oleh faktor popularitas sebagai artis, tetapi juga oleh strategi komunikasi politik digital yang efektif dalam menjangkau pemilih muda. Generasi Z cenderung merespons figur publik yang memiliki kedekatan emosional melalui media sosial, citra personal yang autentik, serta narasi perubahan yang relevan dengan aspirasi generasi muda. Penelitian ini menegaskan bahwa fenomena celebrity politics semakin relevan dalam demokrasi elektoral Indonesia, terutama dalam konteks meningkatnya peran pemilih muda sebagai kekuatan elektoral yang signifikan.

Kata kunci: partisipasi politik, generasi Z, celebrity politics, pemilu 2024, komunikasi politik digital

Abstract

The 2024 Legislative Elections in Indonesia demonstrate new dynamics in the political participation of young voters, particularly Generation Z. This generation is characterized as digital natives who actively use social media as a source of political information. One interesting phenomenon in the 2024 Elections is the election of celebrity public figures, including Once Mekel, as a candidate for the Indonesian House of Representatives (DPR RI) from the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP). This study aims to analyze how Generation Z's political participation contributed to the election of these celebrity figures in the 2024 Legislative Elections. The research method used was a qualitative approach with a case study design. Data were obtained through in-depth interviews with young voters, documentation studies, media analysis, and literature review related to the political behavior of young voters and the phenomenon of celebrity politics. Data analysis employed the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that Once Mekel's election was influenced not only by his popularity as a celebrity but also by an effective digital political communication strategy in reaching young voters. Generation Z tends to respond to public figures who demonstrate emotional connection through social media, authentic personal imagery, and narratives of change relevant to the aspirations of the younger generation. This research confirms that the phenomenon of celebrity politics is increasingly relevant in Indonesian electoral democracy, especially in the context of the increasing role of young voters as a significant electoral force.

Keywords: political participation, Generation Z, celebrity politics, 2024 election, digital political communication

FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMOTONGAN DANA TRANSFER KE DAERAH

2026-04-16T05:28:27+00:00

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi formulasi kebijakan pemerintah pusat-daerah dalam pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Indonesia. Pemotongan Dana TKD terlalu sederhana apabila dilihat sebagai factor ekonomis semata sebab di dalamnya mustahil tanpa melibatkan agenda politis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang menuntut peneliti menelaah literatur, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi pemerintah yang relevan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Thought of Decentralization yang menekankan keseimbangan kewenangan dan kapasitas fiskal antarlevel pemerintahan. Hasil kajian menunjukkan beberapa temuan. Pertama, mekanisme koordinasi pusat-daerah dalam perumusan kebijakan pemotongan TKD cenderung bersifat hierarkis dan didominasi oleh pemerintah pusat. Kedua, pemotongan TKD dipengaruhi oleh faktor tekanan fiskal nasional, perubahan prioritas kebijakan makro, serta desain institusional hubungan keuangan pusat-daerah. Ketiga, implikasi pemotongan TKD tidak hanya berkaitan dengan yang bersifat teknis anggaran tetapi justru menyentuh beragam sisi kelembagaan mulai dari kapasitas fiskal lokal, hak konstitusional daerah hingga kepercayaan antarpemerintah. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada penguatan diskursus mengenai tata kelola pemerintahan serta refleksi kritis terhadap keberlanjutan desentralisasi fiskal di Indonesia.

ANALISIS PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM MENGATASI PENGANGGURAN STRUKTURAL DI KOTA BANJAR

2026-05-01T04:48:47+00:00

Pengangguran merupakan permasalahan sosial dan ekonomi yang masih menjadi tantangan utama di daerah, termasuk Kota Banjar, yang ditandai dengan adanya ketidaksesuaian antara ketersediaan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Tenaga Kerja dalam mengurangi pengangguran serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar pada tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja telah menjalankan perannya sebagai regulator, fasilitator, mediator, dan pelaksana melalui berbagai program seperti pelatihan kerja berbasis kompetensi, bursa kerja, pengembangan kewirausahaan, serta mediasi hubungan industrial. Peran tersebut memberikan kontribusi dalam peningkatan keterampilan tenaga kerja dan penurunan tingkat pengangguran, meskipun masih dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan lapangan kerja, rendahnya kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan kualitas pelatihan berbasis kebutuhan pasar, serta optimalisasi kapasitas kelembagaan agar peran Dinas Tenaga Kerja dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengurangi pengangguran.

DINAMIKA KEMISKINAN RELATIF ANTAR PROVINSI DI INDONESIA MENGGUNAKAN PENDEKATAN DATA PANEL DINAMIS SELAMA PERIODE 2018–2023

2026-05-05T04:57:40+00:00

Kemiskinan relatif merupakan salah satu indikator penting dalam melihat ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kemiskinan relatif antar provinsi di Indonesia dengan menekankan keterkaitan antar waktu. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan memanfaatkan data panel periode 2018–2023 yang dianalisis melalui model dinamis. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemiskinan relatif memiliki variasi yang cukup besar antar provinsi serta memperlihatkan distribusi yang tidak merata. Pola visualisasi mengindikasikan adanya konsentrasi kemiskinan pada wilayah tertentu dengan perubahan yang cenderung fluktuatif. Estimasi model menunjukkan bahwa kemiskinan relatif pada periode sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap kondisi saat ini, yang menandakan adanya keterkaitan historis yang kuat. Nilai koefisien yang tinggi pada model dinamis memperlihatkan bahwa kemiskinan relatif memiliki sifat persisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung mempertahankan posisinya dalam jangka waktu tertentu. Temuan tersebut mengarah pada indikasi adanya karakter struktural dalam kemiskinan relatif yang membatasi mobilitas kesejahteraan. Penelitian ini menegaskan bahwa kemiskinan relatif tidak dapat dipahami sebagai fenomena jangka pendek. Pendekatan kebijakan yang adaptif, berbasis wilayah, dan berorientasi jangka panjang diperlukan untuk mengatasi keberlanjutan kemiskinan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah

REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT IN JAKARTA AND SURABAYA 2016-2021 WHICH IS BETTER?

2026-05-05T06:45:12+00:00

This study aims to describe and analyze the financial performance of the DKI Jakarta and Surabaya Regional Governments in terms of effectiveness and effectiveness of budget use and growth in local revenue performance as well as aggregate excellence. This study uses a comparative quantitative description method of two governments compared to each other with a regional government financial management approach. The results of the study partially show that the level of effectiveness of the Surabaya regional government is more effective in budget use compared to the DKI Jakarta Regional Government with a ratio of 29:19. In terms of budget efficiency, the DKI Jakarta Regional Government shows much better than the Surabaya Regional Government with a ratio of 17 to 9 but in terms of financial performance growth the Surabaya Regional Government is slightly better than the DKI Jakarta Regional Government with a ratio of 14 to 12. In aggregate, the DKI Jakarta Regional Government is still below the Surabaya Regional Government with achievements of 48 and 52 respectively. This study compares the financial performance of the two governments head to head with the same period and measuring instrument which has never been done in previous research in Indonesia. This study is also for a period of financial responsibility for eight years (2014-2021). The findings in this study show that with smaller assets, the financial management of the Surabaya Government is not automatically more efficient than the financial management of the DKI Jakarta Regional Government, even though they are the same in terms of growth