ANALISIS PERAN DAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SELAMA EMPAT PERIODE
DOI:
https://doi.org/10.55745/jwbp.v6i1.168Keywords:
Bikameral, DPD-RI, Representative, KinerjaAbstract
Tulisan ini membahas analisis terkait peran dan kinerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan menguraikan mengenai hubungan DPR dan DPD sebagai kerangka sistem parlemen bikameral. DPD-RI dalam peran dan kinerjanya selama empat periode ini masih saja kurang memuaskan, problematika kinerja yang tak memuaskan tak bisa dilepaskan dari kewenangannya yang minimalis, meskipun adanya angina segar dalam beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap berpihak pada DPD. Meski begitu, DPD tetap kinerjanya tidaklah istimewa dalam penilaian publik, sayangnya juga DPD telah menjadi tempat bagi anggota partai politik menjadi anggota DPD. Berbagai permasalahan ini akan menjadi tantangan untuk periode baru dari DPD agar dapat meningkatkan kinerjanya sehingga kiprahnya tidak lagi dinilai aksesoris demokrasi dari lembaga perwakilan semata
References
Atok, A. Rosyid, Konsep Pembentukan Peraturan Pembentukan Peraturan PerundangUndangan: Teori, Sejarah dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral, (Malang: Setara Press, 2015).
Frank Feulner, Menguatkan Demokrasi Perwakilan di Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap Dewan Perwakilan Daerah, dalam Jentera, Negara dan Kekuasaan, Jakarta, edisi 8 tahun III, 2005.
I Wayan Sudirta, Pemikiran Penguatan DPD Melalui Amandemen UUD 1945, dalam Jurnal Ketatanegaraan, Volume 003/Juni 2017.
Kompas.id, Peminat Kursi DPD Terendah Sejak Pemilu 2004, dalam
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/17/peminat-kursi-dpd-terendah-sejakpemilu-2004
Loulembah, M. Ichsan, Bikameral Bukan Federal,
Artikel DPD dan Perwakilan Politik Daerah Kelompok Politik daerah DPD di MPR RI, Jakarta: DPD RI, 2006.
Majalah Figur, Menyoal Kewenangan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), Edisi XIII, 2007.
Manan, Bagir, Perwira, Indra, dan Susanto, Mei, Prospek Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dengan Partai Politik, dalam JH Ius Quia Iustum, Vol. 28, Issue, 2, Mei 2021,
Nazir, M., Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
Perludem.org, Perludem: Konversi Suara di Pemilu 2019 Tak Lagi Gunakan BPP, dalam https://perludem.org/2017/07/24/perludemkonversi-suara-di-pemilu-2019-tak-lagigunakan-bpp/
Purnomowati, Reni Dwi, Implementasi Sistem
Bikameral dalam Parlemen Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).
Romli, Lili, dan Suryarama, Legislatif Indonesia, Jakarta: Universitas Terbuka, 2010.
Rozi, Syafuan dan Efriza, Parlemen Indonesia
Geliat Volksraad Hingga DPD, Menembus Lorong Waktu Doeloe, Kini, dan Nanti, Bandung: Alfabeta, 2010.
Samsuharto, Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, dalam Janedri M. Gaffar (Eds), Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2004.
Santoso, Topo dan Budhiarti, Ida, Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Suleman, S. (2019). Kualitas Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. Kolaborasi:
Jurnal Administrasi Publik, 5(1), 1–13. Yoyoh Rohaniah dan Efriza, Handbook Sistem Politik Indonesia Menjelajahi Teori dan Praktik, Malang: Intrans Publishing, 2016.
