Jurnal Politik Pemerintahan

Peran Media Massa Online & Media Sosial (Medsos) Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 2017

Jovan Prima Firmansyah — 2016-06-29

This paper review role of mass media online and social median on 2017 Pilkada DKI Jakarta as a momentum of participatory democracy. Mass media online adn social media has benn growing rapidly in Indonesia on the internet era. Its nature that unlimited by time and space on giving information has transformed as one of the campaign media. On Pikada DKI Jakarta 2017, it;s area is the highest among other places on using mass media online and social media in Indonesia. It;s an interesting subject to observe due to optimization by DKI Jakarta people. Usage of it could enhance voter rasionality and criticsm as a process of political participation on shaping participatory democracy.

Partisipasi Politik Generasi Y jelang Pilkada DKI JKT 2017

Amalia Syauket — 2016-06-29

Generasi Y adalah generasi yang lahir antara 1977-1997, generasi ini disebut sebagai The Echo of The Baby Boom. Generasi yang didalamnya memiliki ciri-ciri kareakter model pilihan, bebas, jejaring, kecepatan dan integritas untuk menikmati percakapan yang menyenangkan dan inovatif. Karena intensitas mereka dengan menggunakan internet dan sosial media cukup tinggi, generasi ini dilekatkan sebagai Net Generation atau generasi digital.

Pada fenomena pemilihan Bakal Calon Gubernur Jakarta pada Pilkada 2017, anak-anak muda dari kalangan generasi Y tergabung dalam relawan teman ahok, mampu memperlihatkan potensi mereka melalui partisipasi politik. Jumlah penduduk DKI Jakarta 2017 diproyeksikan mencapai lebih dari 10,37 juta juwa. Jumlah terbesar berada dalam kelompok umur 25 hingga 34 tahun. Penduduk usia produktif ini mencapai lebih dari 71% diperkirakan hampir 8 juta penduduk menjadi calon pemilih dan sekitar 13% dari calon pemilih ialah calon pemilih pemula (first time voter) yang akan memiliki hak suara untuk pertama kalinya dalam pilkad DKI Jakarta 2017. Merekalah yang akan menjadi salah satu penentu kemenangan claon gubernur di pilkada DKI Jakarta mendatang.

Pada pilkada DKI Jkt 2017 sedang terjadi fenomena yang luar biasa yang merupakan awal dari perubahan dahsyat yang akan terjadi di Indonesia, yaitu "perang antar generasi", yaitu pihak partai politik yang secara demografi disebut generasi baby boomer, sedangkan Teman Ahok dan Basuki Tjahya Purnama (BTP) adalah representasi dari generasi Y dan X. Fenomena ini juga merupakan bentuk partisipasi politik generasi muda-generasi Y berupa perlawanan sekaligus kritik substantif, belum perlawanan sistematis terhadap partai politik yang dikuasai kaum oligarki.

Relawan Teman Ahok dan BTP adalah fenomena masa depan yang sudah hadir sekarang, sementara generasi baby boomer sisa masa lalu yang kebetuan masih hadir sekarang.

Evaluasi Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Tahun 2015

Rahadi Budi Prayitno — 2016-06-29

Fenomena menarik penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah (pilkada) tahun 2015, kerja keras dari beberapa partai politik dalam mendukung pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ternyata tidak begitu berpengaruh pada pemilih untuk menjatuhkan pilihanya. Dalam arti bekerjanya mesin partai tidak dapat menjamin menang atau kalah dari pasangan calon yang diusungnya. Akan tetapi kemenangan masing-masing pasangan calon dalam pilkada lebih ditentukan oleh branding pribadinya (kharismatik masing-masing pasangan calon) daripada dominasi partai yang mengusungnya.

Salah satu yang dicemaskan adalah terjadinya aliansi politik dan pelaku bisni yang di kemudian hari berdampak pada kebijakan publik yang diarahkan pada kebijakan sempit yang kepentingan pengusaha atau kelompok. Jika hal tersebut terjadi maka apa yang dihasilkan oleh pilkada adalah hasil dari proses negosiasi kepentingan, dengan segala konsekuensi yang akan muncul.

Pemilihan Kepada Daerah secara langsung selanjutnya diwujudkan dengan diundangkanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang, Nomor 32 tahun 2004, Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut dilakukan oleh rakyat secara langsung, mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mempunyai sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legisiatif dalam jumlah tertentu.

Dinamika Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Rajaner P Simarmata — 2016-06-29

The Political dynamics are very tighly linked to the issue of participation and democracy. The dynamics of local politics in the elections is the reciprocal interactions between interest groups participating in the organization of the election process that describes the values of democracy and accountability. In simple terms it can be said that political life namely by choosing the leadership of the State and directly of indirectly, influence goverment policies (public policy).

Organizing the elections simultaneously in 2015have passed and still leave notes various problems related to the dynamics and the participation of local politics, namely (1) the level of voter participation in the election implementation simultaneously (2) the number of candidates who follow the elections (3) Related to Independent candidate (4) the proportion win lose political parties in nominating the candidate pair (5) Conflict/election diputes/

To solve these problems the goverment and parliament attempts to complete for improving the implementation of the elections simultaneously in 2017, throught a revision of the election law changes that resulted in 22 points. Howeverm the revision has not been able to reach a fundamental problem, namely the governance of political parties and increased voter turnout throught increased voter satisfacion toward the elections and the election far voters effects. So that the same problems wil still arise in the simultaneous election in 2017.

Komparatif: Koalisi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi Dalam Mengelola Koalisi

Efriza Efriza — 2016-06-29

This article discusses the powers of the President-Parliament based on the leadership of the President SBY and Jokowi, who often get caught up in the tension between agencies as a consequence of a fusion between the presidential system and multi-party which allegedly will lead to a deadlock in decision-making to a goverment crisis but found it does not happen conflict leading up to the crisis of governance as in the era of President Abdurrahman Wahid, is caused by a variety of regulations supporting post-ammandement 1945 and accomodating leadership in managing the "fat" coalition as a consequence between reality an choices.

Peran Partai Politik Dan Media Massa Dalam Proses Demokratisasi Di Indonesia Era Reformasi

M. Sabil Rahman — 2016-06-29

Peran Partai Politik Dan Media Massa Dalam Proses Demokratisasi Di Indonesia Era Reformasi
Partai politik sebagai aspek yang penting didalam sebuah tatanan demokrasi memiliki peranan yang besar dalam proses peningkatan kesadaran berpartisipasi didalam politik juga sebagai infrastruktur politik. Partai Politik justru tidak diarahkan untuk menjalankan fungsi-fungsi kepartaian yang sesungguhnya, melainkan semata-mata untuk mendukung kekuasaan Orde Baru dan mengesampingkan peran rakyat dalam proses pengambilan keputusan.
Salah satu masalah mendasar dan prinsip yang dituntut untuk berubah dari rezim orba ke rezim reformasi adalah memberikan kesempatan yang luas secara demokratis bagi warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik untuk memilih pemimpinnya, baik pada tingkat nasional maupun lokal.
Ada faktor eksternal yang luput dari kriteria terebut. yakni posisi media massa, yang akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu yang demokraatis. Meskipun media massa ini disebut independen tetapi dalam banyak hal ereka lebih atau sangat menonjolkan bentuk afiliasinya dengan partai paolitik yang dipimpin oleh induk semangnya.